Pertanyaan:
Beberapa kalangan di luar Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa tradisi menyuguhkan makanan bagi pentakziyah dilarang dengan alasan bid’ah. Hal ini dapat dimaklumi sebab memang mereka punya pandangan yang berbeda tentang bid’ah. Namun beberapa dari mereka berdalil dengan fatwa yang dikutip dalam kitab I’anah at-Thalibin yang katanya membid’ahkan tradisi penyuguhan makanan tersebut, padahal kitab I’anah merupakan salah satu rujukan penting bagi warga Nahdlatul Ulama. Benarkah di kitab tersebut ada vonis bid’ah terhadap tradisi yang berlaku di Indonesia, terutama di kalangan Nahdliyin, ini?
Jawaban:
Di kalangan muslim Indonesia, tradisi menghidangkan makanan bagi para pentakziyah yang datang ke rumah duka adalah hal yang lumrah dan sering dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada para pelayat. Namun, memang ada sejumlah pendapat yang menganggap praktik ini sebagai sesuatu yang tidak dianjurkan, bahkan terlarang atau bid’ah. Salah satu fatwa yang sering dirujuk untuk menentang tradisi penyuguhan makanan bagi pentakziyah dikutip dari kitab I’anah at-Thalibin yang notabene merupakan pedoman standar di pesantren Indonesia. Bunyi fatwanya sebagai berikut:
مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنَ الِاجْتِمَاعِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعِ الطَّعَامِ، مِنَ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَى مَنْعِهَا وَلِيُّ الْأَمْرِ، ثَبَّتَ اللهُ بِهِ قَوَاعِدَ الدِّينِ وَأَيَّدَ بِهِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ.
“Apa yang dilakukan oleh orang-orang berupa berkumpul di rumah keluarga mayit dan membuat makanan, adalah termasuk bid’ah yang munkar, yang penguasa akan mendapat pahala jika melarangnya. Semoga Allah meneguhkan dengannya (penguasa) prinsip-prinsip agama dan menguatkan Islam serta kaum muslimin.”
Fatwa ini sepintas memang menyatakan bahwa praktik berkumpul di rumah duka dan menyajikan makanan bagi para pentakziyah merupakan bid’ah yang munkar, dan penguasa akan memperoleh pahala jika melarangnya. Berdasarkan fatwa tersebut, sebagian pihak lantas menyimpulkan bahwa seluruh bentuk penyuguhan makanan dalam acara takziah adalah terlarang, sehingga mereka merasa perlu melarang tradisi ini di masyarakat.
Namun, jika kita cermati lebih dalam, kesimpulan ini tidak akurat. Seperti banyak fatwa lainnya, konteks dan keadaan yang melatarbelakangi fatwa tersebut sangatlah penting untuk dipahami. Sebagaimana maklum, setiap fatwa dibuat secara khusus untuk setiap kasus yang spesifik sesuai pertanyaan yang ada sehingga fatwa tidak dapat diberlakukan pada situasi yang mempunyai perbedaan kondisi. Tanpa pemahaman yang mendalam akan konteks ini, maka fatwa tersebut bisa saja disalahpahami dan diterapkan secara kurang tepat pada situasi yang berbeda.
Konteks Fatwa yang Membid’ahkan Pemberian Makanan bagi Pentakziyah
Dalam kitab I’anah at-Thalibin karya Syekh Bakri Syatha tersebut, sebenarnya telah terdapat penjelasan mengenai alasan di balik fatwa ini. Syekh Bakri menjelaskan bahwa fatwa tersebut berawal dari pertanyaan yang diajukan kepada para mufti Mekah al-Musyarrafah yang selengkapnya sebagai berikut:
وَقَدْ اطَّلَعْتُ عَلَى سُؤَالِ رَفْعِ لِمَفَاتَيْ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ فِيمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْمَيِّتِ مِنْ الطَّعَامِ وَجَوَابٌ مِنْهُمْ لِذَلِكَ وَصُورَتُهُمَا مَا قَوْلُ الْمَفَاتِي الْكِرَامِ بِالْبَلَدِ الْحَرَامِ دَامَ نَفْعُهُمْ لِلْأَنَامِ مَدَى الْأَيَّامِ فِي الْعُرْفِ الْخَاصِّ فِي بَلْدَةٍ لِمَنْ بِهَا مِنْ الْأَشْخَاصِ أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا انْتَقَلَ إِلَى دَارِ الْجَزَاءِ وَحَضَرَ مَعَارِفُهُ وَجِيرَانُهُ الْعَزَاءُ جَرَى الْعُرْفُ بِأَنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَ الطَّعَامَ وَمِنْ غَلَبَةِ الْحَيَاءِ عَلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ يَتَكَلَّفُونَ التَكَلَّفَ التَّامَّ وَيُهَيِّئُونَ لَهُمْ أَطْعِمَةٌ عَدِيدَةً وَيُحْضِرُونَهَا لَهُمْ بِالْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ فَهَلْ لَوْ أَرَادَ رَئِيسُ الْحَكَامِ بِمَا لَهُ مِنْ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى الْأَهَالِي بِمَنْعِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ بِالْكُلِّيَّةِ لِيَعُودُوا إِلَى التَّمَسُّكِ بِالسُّنَةِ السَّنِيَّةِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَإِلَى عَلَيْهِ رَبُّهُ صَلَاةً وَسَلَامًا حَيْثُ قَالَ: اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا يُثَابُ عَلَى هَذَا الْمَنْعِ الْمَذْكُورِ.
“Dan aku telah memperhatikan pertanyaan yang diajukan kepada para mufti Mekah al-Musyarrafah tentang perbuatan yang dilakukan oleh keluarga mayit berupa (membuat/menghidangkan) makanan dan jawaban dari para mufti tersebut. Gambaran pertanyaan dan jawabannya adalah: Apa pendapat para mufti yang mulia di negeri Haram semoga Allah mengabadikan manfaat mereka untuk manusia sepanjang hari tentang kebiasaan tertentu di suatu daerah, bahwa jika ada seseorang meninggal dunia, lalu hadir para pentakziah yang terdiri dari kenalan dan tetangganya, yang mana kebiasaannya para pentakziah itu menunggu makanan. Karena merasa malu, keluarga mayit sangat terbebani dengan menyiap-kan makanan yang bermacam-macam dan menghidang-kannya kepada orang-orang yang bertakziah dengan penuh keberatan. Lalu jika pemimpin penegak hukum atas dasar kelembutan kepada rakyat dan kasihannya kepada keluarga mayit melarang praktik ini secara keseluruhan agar rakyat kembali berpegang pada sunah yang lurus serta bersumber dari manusia terbaik dan (kembali) kepada jalan beliau melalui sabdanya, “Buatlah makanan untuk keluarga Ja’far,” apakah (pemimpin) itu diberi pahala atas pelarangan tersebut? (Syekh Bakri Syatha, I’anah at-Thalibin, II, 145)
Dalam kutipan di atas, Syekh Bakri menyebutkan bahwa fatwa tersebut muncul karena adanya kondisi di mana keluarga mayit merasa terbebani secara finansial dan emosional akibat tekanan sosial untuk menyediakan makanan bagi para pelayat yang tidak pengertian terhadap kesulitan keluarga mayit. Keluarga mayit dalam pertanyaan tersebut memberi makanan sebab merasa tidak enak hati karena pelayat sengaja berlama-lama menunggu makanan. Praktik ini menimbulkan beban tambahan bagi keluarga yang sedang berduka dan dianggap bertentangan dengan semangat Islam yang menganjurkan untuk meringankan keluarga yang sedang berduka. Dengan demikian, makna fatwa tersebut sebenarnya adalah upaya untuk mencegah beban berlebih bagi keluarga mayit, bukan berarti setiap bentuk suguhan makanan dalam acara takziah otomatis menjadi terlarang. Konteks inilah yang sering kali dibuang oleh pihak yang sengaja mengesankan bahwa penyuguhan makanan oelh keluarga mayit adalah bid’ah yang terlarang.
Dalil Boleh-nya Menyediakan Makanan bagi Pentakziyah
Ada riwayat yang secara jelas menunjukkan bahwa penyediaan makanan bagi pentakziyah bukanlah hal yang terlarang dalam Islam sebab hal ini sudah dilakukan sejak era para sahabat. Salah satu riwayat yang berkaitan dengan hal ini adalah riwayat tentang wafatnya Khalifah Umar bin Khattab berikut:
عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ عُمَرَ اللهُ يَقُوْلُ: لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي بَابٍ إِلَّا دَخَلَ مَعَهُ نَاسٌ فَلا أَدْرِي مَا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ حَتَّى طُعِنَ عُمَرُ فَأَمَرَ صُهَيْبًا الله أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثَلاثًا وَأَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ لِلنَّاسِ طَعَاماً، فَلَمَّا رَجَعُوْا مِنَ الْجَنَازَةِ جَاؤُوا وَقَدْ وُضِعَتِ الْمَوَائِدُ فَأَمْسَكَ النَّاسُ عَنْهَا لِلْحُزْنِ الَّذِي هُمْ فِيهِ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الله : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَدْ مَاتَ فَأَكَلْنَا بَعْدَهُ وَشَرِبْنَا، وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ الله فَأَكَلْنَا بَعْدَهُ وَشَرِبْنَا، وَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْأَكْلِ فَكُلُوا مِنْ هَذَا الطَّعَامِ.
Dari Ahnaf bin Qais, ia berkata: Aku mendengar ‘Umar berkata, “Seseorang dari kaum Quraisy tidak memasuki satu pintu, kecuali orang-orang akan masuk bersamanya”. Aku tidak mengerti maksud perkataan beliau, sampai akhirnya Umar ditusuk, lalu memerintahkan Suhaib menjadi imam salat selama tiga hari dan memerintahkan menyediakan makanan bagi orang-orang. Setelah mereka pulang dari menguburkan jenazah Umar, mereka datang dan hidangan makanan telah disiapkan. Lalu mereka tidak jadi makan karena duka cita yang menyelimuti. Kemudian Abbas bin Abdul-Muttalib berkata, “Wahai orang-orang, sesungguhnya Rasulullah wafat lalu kita makan dan minum setelahnya. Abu Bakar wafat lalu kita makan dan minum setelahnya. Kita harus tetap makan, maka makanlah makanan ini.” (Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Mathalib al-‘Aliyah, V, 328. Riwayat ini dianggap hasan oleh al-Hafidz al-Haitsami dalam Maj’ma’ az-Zawa’id, V, 159).
Riwayat ini menunjukkan bahwa menyediakan makanan bagi pentakziyah bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam, bahkan dapat dianggap sebagai bentuk penghiburan dan kebaikan kepada mereka yang berduka. Dalam konteks tradisi Indonesia, suguhan makanan kepada pentakziyah tidak dimaksudkan untuk membebani keluarga mayit, melainkan sebagai bentuk penghormatan yang dilakukan dengan penuh kerelaan. Oleh karena itu, secara prinsip, tradisi penyuguhan makanan kepada pentakziyah tidak serta merta tergolong bid’ah atau perbuatan yang diharamkan, apalagi jika tidak membebani keluarga yang sedang berduka.
Dalam konteks tradisi yang berlaku di kalangan Nahdliyin, keluarga yang berduka diberi banyak bahan makanan atau uang oleh para pentakziyah, bahkan sering kali bahan makanan tersebut jauh lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Praktik ini sudah sesuai bahkan melebihi instruksi Nabi Muhammad yang memerintahkan agar para tetangga memberikan makanan bagi keluarga Sayyidina Ja’far yang wafat di medan perang.
Selain itu, bila keluarga mayit berniat untuk menghormati tamu atau bersedekah atas nama mayit, maka itu jelas merupakan sesuatu yang disyariatkan, bukan sesuatu yang bid’ah. Yang layak dianggap bid’ah hanya apabila niatnya salah, misalnya keluarga mayit menyuguhkan makanan dalam rangka niyahah atau meratapi kematian dengan bersedih secara berlebihan, maka ini memang dimakruhkan menurut keterangan dalam kitab I’anah at-Thalibin setelah keterangan di atas. Perlu dicatat, hukumnya tidak sampai haram tapi sekadar makruh. Yan sampai haram adalah apabila suguhan makanan tersebut diambil dari harta anak yatim dalam keluarga mayit. Apabila tidak terdapat unsur yang terlarang ini, maka hukum menyuguhkan makanan bagi pentakziyah minimal adalah mubah seperti kasus Sayyidina Umar di atas dan bisa jadi malah sunnah seperti dalam hadis-hadis yang mengajarkan agar keluarga mayit bersedekah atas nama mayit. Kaidahnya adalah al-hukmu yaduru ma’a illatihi wujudan wa ‘adaman (hukum itu berputar beserta ada atau tidak adanya faktor penentu hukum). Wallahu a’lam.